Supriansa Tolak Wacana Sistem Proporsional Tertutup Pada Pemilu 2024

Berita509 views

CENDEKIA News. Com. Soppeng — Mengawali Tahun 2023 Minggu 01/01/2023 Anggota DPR RI Supriansa, SH, MH menggelar reses yang dilangsungkan di Warkop Prima Lantai 3 Jalan Kalino Watansoppeng, dipandu oleh wartawan senior Dr Nurmal Idrus.

Mengawali acara tersebut Dr.Nurmal Idrus yang juga Direktur Nurani Strategi menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan reses tersebut yakni membahas terkait dengan produk Undang – Undang yang sekarang ini menjadi issu krusial yang jadi bahasan di berbagai media dan medsos maupun para politisi negeri ini, Ujarnya.

Selain itu Kata Mantan Ketua KPU Makassar ini bahwa Kegiatan ini juga akan membahas terkait dengan UU politik pemilu yang sekarang ini menjadi perdebatan yakni tentang proses Pemilu Proporsional tertutup ataupun terbuka yang hingga hari ini menjadi bahasan di Mahkamah Konstitusi, ujar Nurmal Idrus.

Sementara itu Legislator partai Golkar Supriansa yang saat ini sebagai anggota DPR RI dari Komisi III menyebut dirinya hadir sebagai wakil rakyat bukan atas nama partai, sebutnya.

Supriansa,SH,MH mengurai berbagai hal, baik tentang pasal demi pasal dan penjelasan terkait dengan KUHP tentang pasal pembunuhan, penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara dan terkait dengan publikasi dan Informasi Publik,serta penggerebekan dibeberapa tempat, itu semua ada dalam aturan yang baru.

Selain itu juga membahas tentang politik yang saat ini menjadi polemik bagi petinggi partai terkait sistem Pemilu Proporsional tertutup dan proporsional terbuka.

Bila gugatan yang saat ini bergulir untuk memberlakukan sistem Pemilu dengan proporsional tertutup berhasil menang di Mahkamah Konstitusi dan diterapkan pada Pemilu 2024 mendatang, maka ini suatu penghianatan terhadap nilai nilai reformasi tahun 1998″ dimana saat ini kita telah masuk digerbang reformasi masa harus mundur lagi ujarnya.

“Menurut saya, bila sistem Pemilu yang sekarang dianggap banyak kekurangan mestinya sistem ini diperbaiki, bukan malah mundur faneneraokan sistem proporsional tertutup yang justru malah bertentangan dengan UU NO 18 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik” ungkap Supriansa

Ditegaskan oleh Supriansa, meski belum ada sikap resmi dari partainya. Namun dalam kapasistasnya sebagai Ketua Badan Advokasi Hukum & HAM (Bakum HAM) DPP Partai Golkar, ia menolak sistem proporsional tertutup ini untuk diberlakukan pada Pemilu 2024 mendatang, kita jangan menciderai rakyat yang telah meyakini tetang keterbukaan publik.

“Sistim ini sama halnya masyarakat disuguhkan ibarat menjual kucing dalam karung. Dia memilih tapi tidak mengetahui siapa wakilnya yg akan duduk dan ditunjuk oleh partainya”

“Karena itu, dalam kapasitas saya sebagai Ketua Bakum HAM DPP Partai Golkar dan mantan aktivis Reformasi tahun 1988,saya menolak keras sistem proporsional tertutup ini” tandasnya

Sekadar diketahui, Judicial review atau uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka tengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Apabila judicial review itu dikabulkan oleh MK, maka sistem pemilu pada 2024 mendatang akan berubah menjadi sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup memungkinkan para pemilih hanya disajikan logo partai politik (parpol) pada surat suara, bukan nama kader partai yang mengikuti pemilihan legislatif, yang nantinya akan membuat kekecewaan masyarakat bahkan akan menimbulkan pemilih cenderung untuk Golput kalau ini terjadi, harapan masyarakat adalah figur.

Kendati demikian selaku Ketua Badan Advokasi Hukum dan Ham (Badkumham) DPP Partai Golkar Supriansa juga mengatakan bahwa Tidak setuju dengan sistem pemilu Proporsional tertutup namun masih menjadi perdebatan di internal partai, ujar Supriansa yang juga diketahui sebagai juru bicara DPR RI yang di SK kan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani ini.

“Karena publik harus mengetahui siapa calonnya maka sistem pemilu Proporsional tertutup tidak cocok dan lahirnya UU Informasi Publik karena adanya reformasi, jangan kita mundur lagi kebelakang, tegasnya.

Sebelum mengakhiri tatap muka Wakil Ketua Majelis Hakim Mahkamah Partai Golkar ini diakhir penyampaiannya mengajak para hadirin yang hadir, bila ke Jakarta tolong di sampaikan katanya.
Sebab menurutnya alangkah sedih dirinya jika selaku wakil rakyat bekerja di parlemen Senayan Jakarta tidak mengetahuinya kalau ada konstituen ada di ibu kota, pungkasnya

Hadir pada acara tersebut berbagai organisasi pers dan Pimpinan Media, baik dari SMSI, IWO, AJOI JOIN, IJS, PWI dan AMJI-RI serta sejumlah aktivis LSM.( WYH )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *