CENDEKIA News.Com, Soppeng — Pada hari Senin 20 Maret 2023 telah dilaksanakan Kegiatan sosialisasi dan pemberian makanan tambahan dalam rangka Desa Pising Bebas Stunting.
Dalam rangka ikut serta penanganan stunting khususnya di wilayah Desa Pising Kecamatan Donri-Donri dimana pemerintah Desa Pising memberikan penyuluhan dan pemberian makan tambahan pada ibu hamil serta anak yang Stunting, Penanganan masalah Stunting menjadi permasalahan yang terus digenjot oleh pemerintah pusat.
Penanganan Stunting harus Komprehensif, masif dan Terstruktur ujar Kepala Desa Pising yang diwakili oleh Sekretaris Desa Baharuddin.
Tujuan Kegiatan Sosialisasi ini adalah supaya masyarakat terutama orang tua yang mempunyai balita Stunting Bisa memahami Apa itu Stunting agar supaya Desa Pising bebas dari stunting.
Penanganan masalah Stunting menjadi permasalahan yang terus digenjot oleh pemerintah pusat.
Penanganan Stunting harus Komprehensif, masif dan Terstruktur ujar Kepala Desa Pising yang diwakili oleh Sekretaris Desa Baharuddin.
Pada kesempatan itu Sekretaris Desa Pising Baharuddin menyampaikan bahwa tahun 2022 jumlah yang stunting sekitar 24 KK Alhamdulillah pada tahun 2023 ini jumlah yang stunting sekitar 11 KK sedangkan untuk ibu hamil yang tergolong Resti ( Resiko Tingg ) ada 2 orang, maka untuk itu kami selaku pemerintah Desa mengharapkan kepada ibu yang anaknya stunting dan ibu hamil, betul-betul menjaga pola gizi kita, kuncinya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) diwakili oleh Wakil Ketua BPD A.Rukmawati Palar menyampaikan bahwa untuk penanganan stunting dan gizi ini kepada ibu hamil sebetulnya sangat mudah dalam hal pencakupan gizi dimana kita bisa memanfaatkan pekarangan kita ditanami sayur- sayuran, lombok, tomat dan bisa juga kita buat kolam ikan yang kecil,ujar A.Rukmawati.
TPP Desa Pising Khaerul Amri, S.Sos menyampaikan bahwa stunting adalah masalah bersama dan mendesak untuk ditangani semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun, kita pernah juga mengalami hal yang begitu parah yaitu Covid-19 tapi yang lebih parah lagi adalah stunting, Pemerintah daerah di Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Selatan pun ditugaskan agar bergerak untuk menangani stunting hingga ke pelosok daerah terpencil.
Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi turun menjadi 14 persen pada 2024 mendatang. Dimana berada di bawah standar WHO (20 persen). Dan tahun 2030 Indonesia bebas stunting. Berdasar Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, angka stunting di Indonesia mencapai 24,4 persen atau sekitar 5,33 juta balita.
Stunting yang telah tejadi bila tidak diimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya risiko kesakitan, kematian dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental.
Pada kesempatan itu Hasmuliana petugas Gizi dari Puskesmas Tajuncu dalam materinya, untuk menangani stunting atau gagal tumbuh akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme dan pertumbuhan fisik pada anak, itu tidak selamanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga semua masyarakat dan orang tua untuk memperhatikan gizi yang cukup ujar Hasmuliana petugas Gizi dari Puskesmas Tajuncu yang mewakili Kepala Puskesmas
“Penanganan stunting ini harus dari hulu (level kebijakan) hingga hilir (level akar rumput) dalam bentuk sosialisasi secara masif tentang stunting, dampak yang ditimbulkan, urgensinya penanggulangan dan upaya penanggulangan sebagai bentuk preventif individual tanpa bergantung pada pemerintah saja,” jelasnya.
Dikatakannya, ada beberapa hal yang menjadi kunci agar penanganan stunting bisa optimal seperti perkuat kader posyandu untuk pemenuhan gizi anak, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung di puskesmas serta posyandu.
Kemudian perkuat pendataan yang signifikan berdasarkan by name by address, edukasi kepada para calon ibu untuk menjaga kesehatan reproduksi,
